Indonesia dan Pendidikannya

Pendidikan adalah salah satu masalah yang terus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Setiap keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia, selalu saja menjadi pembahasan berkelanjutan di masyarakat, khusunya bagi penuntut ilmu itu sendiri, yang berkaitan langsung dengan segala keputusan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan.

Contohnya saja Ujian Nasional (UN) yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia. Setiap tahun selalu terjadi peningkatan kesulitan bagi para peserta UN. Tahun ini, terdapat 20 paket soal, yang dapat dikatakan dalam satu ruang ujian, tidak terdapat paket soal yang sama. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang terdapat 5 paket soal, sehingga dalam satu ruang ujian, terdapat 4 soal yang berpaket soal sama. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyontekan, tentu hal ini baik.

Namun, pada tahun ini terdapat 11 provinsi yang UN tingkat SLTA harus diundur dikarenakan soal ujian yang tidak selesai tepat pada waktunya. Tentu ini akan merusak ‘emosi’ para peserta ujian, yang tentu saja dapat mempengaruhi proses berlangsungnya ujian, dan tentu saja hasil dari ujian tersebut. Apakah pemerintah telah mempertimbangkan hal ini?

Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa UN itu tidaklah memperbaiki tingkat pendidikan di Indonesia dan juga tidak membuat pemerintah memperhatikan pendidikan di daerah pelosok Indonesia. UN bertujuan untuk menyamaratakan pendidikan di Indonesia dan melatih kejujuran sejak dini pada para peserta didik. Namun pada kenyataannya, sebelum UN berlangsung, seketat apa pun pengawasan pihak yang berwajib terhadap soal ujian, kita sama-sama tahu bahwa masih saja terjadi kebocoran soal di kalangan pendidik dan peserta didik.

Selain itu, bagaimana dengan pendidikan di pelosok Nusantara? Apakah terjadi peningkatan? Mungkin saja ada beberapa sekolah yang terjadi peningkatan pendidikan, akibat dari diadakannya UN. Namun, seperti yang dapat kita saksikan di daerah kita dan melalui televisi, masih banyak sekolah-sekolah yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Bangunan sekolah yang hampir rubuh, tidak adanya fasilitas buku penunjang pendidikan, akses menuju sekolah yang harus mempertruhkan nyawa, dan lain sebaginya. Apakah sekolah-sekolah seperti ini harus disamakan dengan sekolah-sekolah di Ibukota yang memiliki kemewahan yang sangat dahsyat. TENTU SAJA TIDAK!!!!!!!!!!

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan sekolah-sekolah itu. Dana yang milyaran rupiah, yang digunakan untuk melaksanakan UN (yang gagal mencapai maksud dan tujuannya) akan lebih berguna bila digunakan untuk memperbaiki pendidikan di sekolah-sekolah yang memang sangat sangat sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Indonesia (yang bertanggungjawab).